MOJOKERTO - Kepala Desa (Kades) baru di Kabupaten Mojokerto akan ditempa selama 3 hari di Hotel Grand Whiz Trawas, mulai 16 sampai 18 November 2022. Pembinaan para Kades ini dibuka Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.
51 Kades agar dapat meningkatkan pelayanan publik dengan prima dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kades digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto.
Salah satunya dengan membangun dan mengembangkan BUMDes untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan.
51 kepala desa terdiri dari 41 Kades hasil Pilkades serentak 14 September 2022. Dan 10 Kades hasil Pilkades PAW dalam waktu 2020-2022.
Hadir dalam Pembukaan kegiatan ini, Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto Yudha Akbar Prabowo, Asisten I Sekda Kabupaten Mojokerto Didik Chusnul Yakin, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Mojokerto Agus Suprayitno.
Sebelum membuka Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Bupati Ikfina lebih dulu menyematkan tanda peserta kepada 2 perwakilan Kades.
"Program pembangunan di desa harus selaras dengan pemerintahan di atasnya, yaitu pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten," ungkap Bupati Ikfina saat menjadi keynote speaker dengan memaparkan Arah Kebijakan Pemkab Mojokerto 2021-2026.
Ia menjelaskan, dalam menyusun rencana pembangunan, Kades harus menggunakan perhitungan yang matang, dasar-dasar yang logis dan nyata. Tidak hanya itu, keputusannya harus bisa dipertanggungjawabkan.
"Program-program nasional tidak ada pilihan bagi desa dan harus melaksanakan. Salah satunya stunting. Desa juga dituntut membuat rencana program, mengalokasikan anggaran untuk mencegah dan menekan kasus stunting," tutur Ikfina.
Rencana program pembangunan Pemkab Mojokerto, visi pada periode pertamanya yakni mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil dan makmur. Implementasinya melalui penguatan infrastruktur di segala bidang dan peningkatan kualitas SDM.
Menurutnya, membangun ekonomi berdimensi kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku usaha. Ia tak ingin masyarakat sebatas menjadi buruh di tengah kemajuan perekonomian Kabupaten Mojokerto.
"Kami berharap semua desa mampu mengembangkan BUMDes masing-masing. 299 desa merupakan potensi besar untuk membangun ekonomi kerakyatan," jelasnya.
Berikutnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan. Bupati Ikfina mencontohkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dibangun dan terus dikembangkan Pemkab Mojokerto.
Orang nomor satu di Mojokerto itu juga mewanti-wanti para kepala desa baru agar benar-benar mentaati semua aturan. Pengelolaan keuangan desa saat ini senantiasa diawasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
"Kami berharap tidak ada lagi kepala desa yang terjerat masalah, apalagi sampai diproses hukum. Pemeriksaan keuangan desa saat ini dilakukan menyeluruh, 299 desa dievaluasi menggunakan sistem aplikasi Inspektorat," imbuh Bupati Ikfina.
Bupati perempuan pertama di Pemkab Mojokerto ini juga menekankan pentingnya partisipasi pemerintah desa untuk menjaga lingkungan hidup. Selain itu harus dapat mengentaskan kemiskinan melalui penyaluran bantuan yang tepat sasaran.
"Majunya Kabupaten Mojokerto tidak lepas dari desa membangun masyarakatnya," tandas Bupati Ikfina.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mohamad Alawi |
| Editor | : Moh.Husnul Yaqin |
Komentar & Reaksi