DPD PKS Mojokerto Nilai Kenaikan Harga BBM Subsidi Tidak Berempati Kepada Rakyat

MOJOKERTO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti pertalite, pertamax dan solar pada, Sabtu (3/9/2022) pukul 14.00 WIB.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mojokerto Imam Sutarso, mengungkapkan hal tersebut sangat tidak berempati di tengah sulitnya ekonomi yang beranjak bangkit. Tidak hanya itu Indonesia akan mengalami inflasi yang sangat tinggi. 

"Kenaikan BBM ini akan sangat membebani masyarakat menengah ke bawah. Apalagi ditengah pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19," ungkapnya kepada awak media di kantor DPD PKS Mojokerto, Selasa (6/9/2022). 

Menurutnya, kenaikan BBM subsidi itu sangat memberatkan masyarakat. Ia meminta presiden Jokowi untuk mencabut keputusannya. 

"Mulai dari DPP, DPW hingga DPD, PKS kompak menolak kenaikan BBM bersubsidi. Kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk mencabut keputusannya," tegasnya. 

 

Di samping itu lanjut dia kenaikan ini akan menjadikan efek domino terhadap kenaikan harga di sektor lain yang membuat daya beli masyarakat semakin menurun. Selain itu, tingginya pengangguran hingga naiknya angka kriminalitas di masyarakat. 

"Baru mau bangkit dan pulih dari pandemi covid 19, rakyat dihajar kenaikan BBM bersubsidi. Ini akan membuat masyarakat tambah menderita," terangnya.

Dengan demikian, lanjut dia kenaikan ini adalah pencideraan terhadap pancasila karena sangat tidak adil untuk masyarakat. 

"Ini tidak bisa dibiarkan, kalau seperti ini terus kapan ekonomi bangkit dan pulih. Ini malah akan membuat semuanya kembali terpuruk karena BBM merupakan pilar ekonomi, " ucapnya.

Oleh karena itu, Firman berharap, pemerintah lebih mensiasati dengan baik lagi kenaikan BBM ini karena sangat berpengaruh kepada pilar ekonomi kita. 

Ia menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran. Serta dapat memprioritaskan kebutuhan anggaran kepada pos-pos yang tepat sasaran. 

"PKS secara moral dan konstitusional agar kenaikan BBM bisa dikaji ulang. Kami DPP PKS Kabupaten Mojokerto harus mengkaji efek domino," tegasnya.

Ia juga menilai pemberian Bantuan Sosial (Bansos) kenaikan BBM bersubsidi tidaklah efektif. "Bansos sifatnya sementara, sedangkan dampak kenaikan BBM bersubsidi ini selamanya," tandasnya.